Pluralisme Hukum dalam Distribusi Zakat: Studi Sosio-Legal di Desa Pulau Baru, Kabupaten Merangin, Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik distribusi zakat dalam perspektif pluralisme hukum dengan pendekatan sosio-legal di Desa Pulau Baru, Kabupaten Merangin, Jambi. Meskipun negara telah mengatur pengelolaan zakat secara formal melalui sistem kelembagaan, praktik di tingkat masyarakat menunjukkan adanya preferensi distribusi zakat secara langsung kepada mustahiq. Kesenjangan antara norma formal dan praktik sosial ini menunjukkan adanya dinamika hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif semata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam dengan pengurus masjid, tokoh agama, dan masyarakat, serta observasi langsung terhadap praktik pengumpulan dan distribusi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak semata-mata ditentukan oleh norma hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, kedekatan sosial, pengalaman personal, serta tradisi lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Dalam kerangka pluralisme hukum, praktik tersebut mencerminkan interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial lokal yang membentuk pola distribusi zakat secara dinamis. Studi ini menemukan bahwa meskipun sistem formal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi, praktik distribusi langsung tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola zakat tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan kelembagaan formal, tetapi memerlukan integrasi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pluralisme hukum serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih adaptif dan kontekstual.