Kedudukan Dan Batas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Kohabitasi Berdasarkan Pasal 412 Kuhp Nasional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan kohabitasi berdasarkan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Permasalahan penelitian difokuskan pada bentuk kewenangan yang dimiliki Satpol PP serta batas-batas kewenangan tersebut dalam kaitannya dengan pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan absolut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan administratif dalam menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Dalam penanganan kohabitasi, kewenangan Satpol PP terbatas pada upaya preventif dan administratif, seperti pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi norma hukum. Sementara itu, Pasal 412 KUHP mengatur kohabitasi sebagai delik aduan absolut yang mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak sebelum proses penegakan hukum dilakukan. Oleh karena itu, tindakan Satpol PP yang melakukan razia atau penertiban terhadap dugaan kohabitasi tanpa adanya pengaduan yang sah berpotensi melampaui kewenangan yang dimiliki dan bertentangan dengan prinsip legalitas serta kepastian hukum. Dengan demikian, diperlukan penegasan batas kewenangan Satpol PP agar penegakan hukum terhadap kohabitasi dapat berjalan secara proporsional, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjamin perlindungan hak-hak warga negara.